KELUAR DARI KULTUR VIOLENCE-BILITY

ini paper yg sebetulnya uda lumayan lama…dipresentasikan di seminar HAM di Ritz Carlton Desember dua tahun yg lalu kalo ga salah.

 

 

KELUAR DARI KULTUR VIOLENCE-BILITY*

 

Irianto Wijaya

 

 

            Setiap aturan hukum selalu memiliki signifikansi kultural, di mana ia-lah penentu tertinggi akan berlangsungnya atau berakhirnya nasib suatu ideal dalam masyarakat. Setiap problem legal pun pada akhirnya merupakan problem kultural; problem memutuskan mana ideal yang harus dilenyapkan dan mana yang harus dibiarkan ataupun dipromosikan. Begitu pula dengan institusi hukuman mati. Ia bukanlah persoalan yang bisa diselesaikan cukup dengan memperhatikan koherensi internal pada sistem hukum yang ada. Diperlukan refleksi serius terhadap implikasi-implikasi sosio-kultural dari hukuman tersebut. Singkat kata, dibutuhkan suatu perspektif humaniora perihal hukuman mati.

            Seringkali diyakini bahwa institusi hukuman mati pada dasarnya adalah ekspresi dari suatu norma yang bekerja secara alamiah dalam kehidupan, yaitu retribusi, yang isi intinya adalah bahwa segala pelaku kekerasan terhadap orang lain harus dikenai kekerasan yang setimpal pula (seperti “mata ganti mata”). Dengan demikian, sanksi hukuman mati pun, dipercaya, bukanlah ekspresi dari ideal kultural tertentu. Sebagai “yang alamiah” ia tentu mengatasi segala partikularitas kebudayaan. Namun, keyakinan akan apa yang alamiah biasanya hanyalah buah dari social conditioning yang intens, di mana imajinasi orang sepenuh-penuhnya dikuasai oleh ideal kultural yang ditanamkan kepadanya, sehingga ia tidak sanggup lagi membayangkan alternatif-alternatif yang ada. Keyakinan akan kealamiahan hukuman mati pun harus dilihat sebagai salah satu contohnya, sebab hanya dengan begitulah bisa dijelaskan mengapa bisa ada orang, dan jumlahnya tak sedikit, yang anti terhadap hukuman mati. Kalau keyakinan itu alamiah, maka keberadaan para penentang hukuman mati tidak dimungkinkan sedari awal, kecuali kita mau memakai frase oxymoron, seperti “mengingkari alam.”

Masalahnya adalah ideal yang bekerja di balik hukuman mati masih jarang dieksplisitkan. Inilah yang akan saya lakukan dalam tulisan ini, dan tidak hanya itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana ideal yang berada di balik keyakinan akan kealamiahan institusi hukuman mati, sekaligus prinsip retribusi, itu sebenarnya bertentangan dengan aspirasi umum kita saat ini akan kehidupan dan peradaban, yang menjelaskan mengapa kebanyakan orang yang memegang ideal tersebut tidak mau mengakuinya terang-terangan. Dengan demikian, mereka yang mendukung hukuman mati sebetulnya sedang mempromosikan suatu kebudayaan yang mematikan apa yang kita anggap sungguh-sungguh bernilai dari kehidupan.

Kontinuum Ilmu Pengetahuan

Paper untuk Seminar “Merayakan Filsafat”, 27 Maret 2009; seminar yg ditujukan untuk merayakan dua event, yakni ultah Departemen Filsafat UI dan ultah Richard Dawkins

 

 

KONTINUUM ILMU PENGETAHUAN

 

 

Irianto Wijaya

 

 

Names of disciplines should be seen only as technical aids in the organization of curricula and libraries; a scholar is better known by the individuality of his problems than by the name of his discipline. (Quine, 1981)

 

 

            Ribuan tahun sejarah ilmu pengetahuan umat manusia telah dicirikan oleh berbagai distingsi yang dianggap berlaku secara kategoris; bahwa temuan pada satu bidang ilmu tertentu tidak akan punya relevansi apapun untuk problem yang dihadapi pada kategori ilmu yang lain. Dengan demikian, ilmuwan di satu bidang ilmu tertentu hanya kompeten untuk menjawab problem pada bidang ilmu itu. Beberapa distingsi itu masih bertahan di antara kita hingga sekarang, dan tak sedikit yang akan dengan gigih mempertahankannya.

            Akan tetapi, salah satu implikasi radikal dari kesuksesan Darwinisme, yang akan ditarik oleh Richard Dawkins dengan antusias, adalah bahwa segala eksklusivisme ilmiah itu tidak berdasar sama sekali. Ia radikal karena benar-benar tidak ada distingsi kategoris yang ia sisakan. Perbedaan yang dapat ditarik di antara ilmu hanyalah perbedaan gradual/kontinuum. Ini membuatnya lebih radikal daripada proyek “kesatuan ilmu” dari positivisme logis dahulu sekalipun, yang masih menyisakan separasi ketat antara ilmu formal dan ilmu empiris.[1]

            Pada paper ini saya akan menjelaskan mengapa berbagai distingsi yang masih bertahan di antara kita saat ini tidak akan lagi dapat dipertahankan di hadapan fakta-fakta baru yang tersingkap berkat Darwinisme. Ada tiga jenis distingsi yang masih populer dipegang, yaitu ilmu alam vs ilmu sosio-kultural, ilmu faktual vs ilmu normatif, ilmu formal vs ilmu empiris. Saya akan singkat membahasnya satu persatu.

Membongkar Kekeliruan Berpikir tentang Homo Economicus

(ini merupakan makalah pengantar untuk kuliah umum bertemakan Homo Economicus yang diberikan di Fak. Filsafat Unpar pada 20 Maret 2009)

 

 

MEMBONGKAR KEKELIRUAN BERPIKIR TENTANG HOMO ECONOMICUS

 

Makalah Pengantar Kuliah Homo Economicus

 

 

Irianto Wijaya

 

 

 

            Homo Economicus – gambaran tentang manusia yang menjadi basis analisis ilmu ekonomi – bukanlah konsep yang diapresiasi oleh kebanyakan orang di luar komunitas ekonom, apalagi di negeri ini. Ia umumnya dianggap memberikan gambaran tentang manusia yang tidak saja jelas-jelas keliru, tetapi juga berbahaya, seperti yang pernah dikeluhkan oleh Marmeladov, salah satu tokoh dalam novel Crime and Punishment-nya Dostoevsky, berikut ini: “…compassion is forbidden nowadays by science itself, and that’s what is done now in England, where there is political economy.”[1] Ada kecemasan bahwa, dengan berpijak pada asumsi bahwa orang-orang itu egois, serakah, dan materialistis, analisis ilmu ekonomi secara tidak langsung sedang berusaha membenarkan sifat-sifat tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Karl Marx dulu, “the only wheels which political economy sets in motion are greed.”[2] Malangnya, antipati umum terhadap homo economicus di atas sendiri berangkat dari suatu kekeliruan berpikir; kekeliruan yang memang hanya bisa disadari dengan kerja pikiran yang sedikit keras.

My article on Melintas

my article titled “Apa yang Salah dengan Demokrasi?” (What is Wrong with Democracy?) has been published on Melintas vol. 24 No. 1 April 2008. For more detail about the journal could be viewed at http://parahyanganphilosophy.blogspot.com/

MENCARI HARAPAN BAGI DEMOKRASI

(ini paper yg baru aja gw presentasiin pd kuliah umum di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, 22 November 2008)

 

 

“Political philosophy is related to politics because it must be concerned, as moral philosophy need not be, with practical political possibilities.”[1]

           

            Mari kita mulai dengan membedakan antara “kemungkinan logis” dan “kemungkinan aktual.” Pembedaan keduanya memang tidak dapat dilakukan secara rigid, tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa apa yang betul-betul dapat kita harapkan selalu ditentukan oleh apa yang memang kita anggap actually possible untuk terjadi. Merupakan suatu kemungkinan logis bahwa tim sepakbola Indonesia akan menjadi juara piala dunia tahun 2010 nanti, tetapi saya tidak akan mau bertaruh untuk itu. Begitu pula dengan demokrasi; memang penting untuk menunjukkan, misalnya, bahwa ia konsisten dengan nilai-nilai dasar kita ataupun bahwa ia pada dasarnya attainable sebab ia tidak bertentangan dengan konsepsi kita tentang fitur-fitur umum yang esensial dari dunia ini, tetapi hal itu barulah menunjukkan bahwa demokrasi tersebut logically possible.[2]

            Orang tetap akan kehilangan harapan akan demokrasi kalau menurutnya demokrasi itu bukanlah pilihan yang mungkin diambil pada situasi partikular yang ia diami. Berdasarkan pengalaman saya, cukup banyak di antara kita, bahkan di dalam dunia akademis sekalipun, yang memegang pandangan bahwa demokrasi itu actually impossible di negeri ini, di mana konsekuensinya, kepada mereka, sekedar berharap akan demokrasi pun menjadi hal yang teramat berat untuk dilakukan. Pesimisme itu sendiri lambat laun terasa meluas di antara kita, di mana otoritas justru makin dituntut untuk semakin otoriter.

            Menemukan jalan keluar dari pesimisme tersebut, yang dengan sendirinya berarti menyediakan harapan bagi demokrasi, saya kira merupakan tantangan yang paling urgen bagi para pelaku filsafat politik di negeri ini. Sebagian orang mungkin ragu apakah problem itu memang dapat diatasi oleh suatu analisis filosofis. Namun, jika filsafat politik memang punya signifikansi, maka itulah kontribusi yang seharusnya dapat diberikan, dan apabila untuk itu kita harus merevisi konsepsi “filsafat” yang kita praktikkan selama ini, maka revisi itulah yang harus dilakukan.

            Apa sekiranya duduk perkara dari problem dengan harapan bagi demokrasi itu sendiri? Ada dua komponen persoalan yang terkandung di dalamnya. Mari kita telaah satu persatu.

 

My teaching for this semester

This semester I will join the teaching team for 4 courses at FIB UI, which are Theories of Justice (with Pak Donny), History of Economic Thoughts (with Pak Tommy), History of Chinese Philosophy (with Pak Wayan), and the Philosophy of Art (with Bu Embun). I’m expecting a lot of challenging experiences hehehe.

If u, especially the students, have any suggestion or question related to those courses, pliz feel free to share it here.

Hinduisme dan Buddhisme: Dua Warisan Filosofis dari India

(ini paper yg agak ringan, tp gw rasa lumayan berguna abis masi byk org yg campuradukkin hinduisme n buddhisme)

 

Di dalam usaha memahami karakteristik dari filsafat timur, akan sangat membantu jika kita pertama-tama membedakan antara “budaya timur” dan “filsafat timur.” Memang lahirnya filsafat timur pasti berasal budaya timur, yaitu modus berpengetahuan dan berperilaku yang ditanamkan secara turun temurun pada masyarakat timur, tetapi filsafat timur, sebagaimana apa yang selalu dilakukan oleh filsafat, tidaklah menerima begitu saja apa yang disodorkan secara tradisional. Ia melakukan kritisisme dan sistematisasi atas tradisi tersebut.

Oleh karena itu, saya lihat ketika To Thi Anh menerangkan bahwa “timur” itu lebih menekankan intuisi atau “hati” daripada rasio, maka keterangan itu hanya mungkin berlaku bagi budaya timur, tetapi bukan filsafat timur. Filsafat selalu merupakan aktivitas rasional, di mana maksud “rasional” di sini adalah ia memberikan pengetahuan yang terbuka untuk dikritik dan diperdebatkan. Kita tidak akan bisa berdebat tentang suatu pengetahuan yang intuitif, sebab kebenarannya sudah dijamin secara penuh oleh intuisi masing-masing pihak.

MULTIKULTURALISME; The Unnecessary Evil

(paper yg dulu gw presentasiin di seminar philosophize everything…sapatau ada yg masih pengen ngasi komen)

 

      Saya akan mulai dengan pernyataan yang mungkin akan terasa paradoksal, yaitu bahwa apresiasi umum kita terhadap multikulturalitas justru menuntut kita untuk menolak multikulturalisme. Kalau begitu, ide apa yang harus kita pegang? Jawaban saya simpel, yaitu liberalisme. Jawaban ini saya sadari dapat mengundang dua jenis respon. Yang pertama adalah bukankah ide multikulturalisme itu sendiri hanyalah derivasi dari liberalisme? Dan, respon jenis satunya lagi adalah bukankah multikulturalisme adalah ide yang lahir untuk mengatasi keterbatasan liberalisme dalam memuaskan apresiasi kita terhadap multikulturalitas?

      Perhatikan bahwa kedua respon itu mengeskpresikan pemahaman yang berbeda secara radikal tentang multikulturalisme. Yang pertama melihatnya semata-mata sebagai ekstensi dari logika liberalisme. Sedangkan, yang kedua memandangnya sebagai gagasan yang terpisah dari keseluruhan bangunan konseptual liberalisme. Terhadap mereka yang memegang pemahaman jenis pertama itu, masalah saya hanyalah masalah strategis, yakni bahwa penggunaan istilah “multikulturalisme” justru akan mengaburkan ide yang hendak mereka promosikan, di mana orang dapat mencampuradukkan isinya dengan apa yang dipromosikan oleh multikulturalis jenis kedua. Lebih baik jika mereka, para liberal, cukup menggunakan nama “liberalisme” tanpa perlu embel-embel “multikulturalisme.”

       Bagaimana dengan cara pandang yang kedua tentang multikulturalisme (seterusnya akan saya sebut “multikulturalisme” saja, di mana penganutnya akan saya sebut cukup dengan nama “multikulturalis”) di atas? Untuk memahami betul isinya, kita bisa mulai dengan memeriksa bagaimana klaimnya itu, bahwa ia dapat melindungi multikulturalitas secara lebih baik daripada liberalisme, mungkin dipertahankan.
 

OMONG KOSONG CSR

Keputusan DPR pada 20 Juli lalu untuk memindahkan apa yang disebut corporate social responsibility (CSR) dari ranah “sebaiknya” ke ranah “semestinya” merupakan sebuah indikasi bahwa para wakil rakyat negeri ini, setidaknya untuk sekarang, mungkin sudah tidak kekurangan rasa moral. Tetapi, yang pasti masih defisit adalah kecerdasan. Tujuan yang hendak mereka layani memang dapat diakui mulia, yakni meminimalisir kemiskinan, tetapi cara yang diambil justru akan menjauhkan kita dari realisasi tujuan tersebut.  

            Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama-tama, kita bisa bicara dari level yang paling kasat mata, yaitu pada teknis aplikasi kewajiban CSR yang ditetapkan DPR. Secara komprehensif, problem jenis ini terdiri dari tiga aspek, yakni menyangkut sumber dana dan sasaran CSR, serta kompetensi pelaku redistribusi sosial yang ditunjuk. Meskipun saya melihat ada persoalan yang lebih mendalam daripada problem ini, saya kira ada baiknya bagi kepentingan publik jika saya terlebih dulu menguraikan dengan tuntas persoalan pada level permukaan ini.  

            Ditetapkan dalam UU bahwa dana CSR dimasukkan sebagai bagian dari biaya produksi. Ketetapan ini mungkin diambil untuk memastikan supaya seluruh entrepreneur, tak peduli apakah mereka sedang untung atau rugi, akan membayar untuk CSR. Tetapi, yang sesungguhnya akan membayar untuk CSR akibat aturan tersebut bukanlah para entrepreneur, melainkan para konsumen, sebab harga pasti akan dinaikkan untuk mengakomodir biaya CSR. Sebagian orang mungkin akan keberatan dengan klaim “pasti” itu, karena, pikir mereka, bukankah ada kemungkinan bahwa kompetisi pasar akan menekan para entrepreneur untuk tidak menaikkan harga, tetapi justru mengurangi margin profit mereka?  

            

fuck off

I’d really like to write something which is inhumane; something that is privately mine. If Jim Morrison wanted to write as if his hand was moved by some power beyond his consciousnees, then what I want is to write stuff that absolutely belongs to me, which everybody else would certainly appreciate it as mine, because nobody from all the possible worlds can write it! nobody except me!

There’s any objection? Pardon?…it’s impossible? yeah, I already know, Mr.Wittgenstein. But, even u must admit that the life of a dream is never constrained by fact. For what sake? I don’t know. This dream doesn’t offer me much joy. Often i’m frustated because of its unattainableness. Perhaps it’s genetical. Fuck! I’m so damned if it’s true. Obviously I can’t blame my parents; I’m a mutant.