Kontinuum Ilmu Pengetahuan

Paper untuk Seminar “Merayakan Filsafat”, 27 Maret 2009; seminar yg ditujukan untuk merayakan dua event, yakni ultah Departemen Filsafat UI dan ultah Richard Dawkins

 

 

KONTINUUM ILMU PENGETAHUAN

 

 

Irianto Wijaya

 

 

Names of disciplines should be seen only as technical aids in the organization of curricula and libraries; a scholar is better known by the individuality of his problems than by the name of his discipline. (Quine, 1981)

 

 

            Ribuan tahun sejarah ilmu pengetahuan umat manusia telah dicirikan oleh berbagai distingsi yang dianggap berlaku secara kategoris; bahwa temuan pada satu bidang ilmu tertentu tidak akan punya relevansi apapun untuk problem yang dihadapi pada kategori ilmu yang lain. Dengan demikian, ilmuwan di satu bidang ilmu tertentu hanya kompeten untuk menjawab problem pada bidang ilmu itu. Beberapa distingsi itu masih bertahan di antara kita hingga sekarang, dan tak sedikit yang akan dengan gigih mempertahankannya.

            Akan tetapi, salah satu implikasi radikal dari kesuksesan Darwinisme, yang akan ditarik oleh Richard Dawkins dengan antusias, adalah bahwa segala eksklusivisme ilmiah itu tidak berdasar sama sekali. Ia radikal karena benar-benar tidak ada distingsi kategoris yang ia sisakan. Perbedaan yang dapat ditarik di antara ilmu hanyalah perbedaan gradual/kontinuum. Ini membuatnya lebih radikal daripada proyek “kesatuan ilmu” dari positivisme logis dahulu sekalipun, yang masih menyisakan separasi ketat antara ilmu formal dan ilmu empiris.[1]

            Pada paper ini saya akan menjelaskan mengapa berbagai distingsi yang masih bertahan di antara kita saat ini tidak akan lagi dapat dipertahankan di hadapan fakta-fakta baru yang tersingkap berkat Darwinisme. Ada tiga jenis distingsi yang masih populer dipegang, yaitu ilmu alam vs ilmu sosio-kultural, ilmu faktual vs ilmu normatif, ilmu formal vs ilmu empiris. Saya akan singkat membahasnya satu persatu.

Membongkar Kekeliruan Berpikir tentang Homo Economicus

(ini merupakan makalah pengantar untuk kuliah umum bertemakan Homo Economicus yang diberikan di Fak. Filsafat Unpar pada 20 Maret 2009)

 

 

MEMBONGKAR KEKELIRUAN BERPIKIR TENTANG HOMO ECONOMICUS

 

Makalah Pengantar Kuliah Homo Economicus

 

 

Irianto Wijaya

 

 

 

            Homo Economicus – gambaran tentang manusia yang menjadi basis analisis ilmu ekonomi – bukanlah konsep yang diapresiasi oleh kebanyakan orang di luar komunitas ekonom, apalagi di negeri ini. Ia umumnya dianggap memberikan gambaran tentang manusia yang tidak saja jelas-jelas keliru, tetapi juga berbahaya, seperti yang pernah dikeluhkan oleh Marmeladov, salah satu tokoh dalam novel Crime and Punishment-nya Dostoevsky, berikut ini: “…compassion is forbidden nowadays by science itself, and that’s what is done now in England, where there is political economy.”[1] Ada kecemasan bahwa, dengan berpijak pada asumsi bahwa orang-orang itu egois, serakah, dan materialistis, analisis ilmu ekonomi secara tidak langsung sedang berusaha membenarkan sifat-sifat tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Karl Marx dulu, “the only wheels which political economy sets in motion are greed.”[2] Malangnya, antipati umum terhadap homo economicus di atas sendiri berangkat dari suatu kekeliruan berpikir; kekeliruan yang memang hanya bisa disadari dengan kerja pikiran yang sedikit keras.

MENCARI HARAPAN BAGI DEMOKRASI

(ini paper yg baru aja gw presentasiin pd kuliah umum di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, 22 November 2008)

 

 

“Political philosophy is related to politics because it must be concerned, as moral philosophy need not be, with practical political possibilities.”[1]

           

            Mari kita mulai dengan membedakan antara “kemungkinan logis” dan “kemungkinan aktual.” Pembedaan keduanya memang tidak dapat dilakukan secara rigid, tetapi yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa apa yang betul-betul dapat kita harapkan selalu ditentukan oleh apa yang memang kita anggap actually possible untuk terjadi. Merupakan suatu kemungkinan logis bahwa tim sepakbola Indonesia akan menjadi juara piala dunia tahun 2010 nanti, tetapi saya tidak akan mau bertaruh untuk itu. Begitu pula dengan demokrasi; memang penting untuk menunjukkan, misalnya, bahwa ia konsisten dengan nilai-nilai dasar kita ataupun bahwa ia pada dasarnya attainable sebab ia tidak bertentangan dengan konsepsi kita tentang fitur-fitur umum yang esensial dari dunia ini, tetapi hal itu barulah menunjukkan bahwa demokrasi tersebut logically possible.[2]

            Orang tetap akan kehilangan harapan akan demokrasi kalau menurutnya demokrasi itu bukanlah pilihan yang mungkin diambil pada situasi partikular yang ia diami. Berdasarkan pengalaman saya, cukup banyak di antara kita, bahkan di dalam dunia akademis sekalipun, yang memegang pandangan bahwa demokrasi itu actually impossible di negeri ini, di mana konsekuensinya, kepada mereka, sekedar berharap akan demokrasi pun menjadi hal yang teramat berat untuk dilakukan. Pesimisme itu sendiri lambat laun terasa meluas di antara kita, di mana otoritas justru makin dituntut untuk semakin otoriter.

            Menemukan jalan keluar dari pesimisme tersebut, yang dengan sendirinya berarti menyediakan harapan bagi demokrasi, saya kira merupakan tantangan yang paling urgen bagi para pelaku filsafat politik di negeri ini. Sebagian orang mungkin ragu apakah problem itu memang dapat diatasi oleh suatu analisis filosofis. Namun, jika filsafat politik memang punya signifikansi, maka itulah kontribusi yang seharusnya dapat diberikan, dan apabila untuk itu kita harus merevisi konsepsi “filsafat” yang kita praktikkan selama ini, maka revisi itulah yang harus dilakukan.

            Apa sekiranya duduk perkara dari problem dengan harapan bagi demokrasi itu sendiri? Ada dua komponen persoalan yang terkandung di dalamnya. Mari kita telaah satu persatu.

 

Hinduisme dan Buddhisme: Dua Warisan Filosofis dari India

(ini paper yg agak ringan, tp gw rasa lumayan berguna abis masi byk org yg campuradukkin hinduisme n buddhisme)

 

Di dalam usaha memahami karakteristik dari filsafat timur, akan sangat membantu jika kita pertama-tama membedakan antara “budaya timur” dan “filsafat timur.” Memang lahirnya filsafat timur pasti berasal budaya timur, yaitu modus berpengetahuan dan berperilaku yang ditanamkan secara turun temurun pada masyarakat timur, tetapi filsafat timur, sebagaimana apa yang selalu dilakukan oleh filsafat, tidaklah menerima begitu saja apa yang disodorkan secara tradisional. Ia melakukan kritisisme dan sistematisasi atas tradisi tersebut.

Oleh karena itu, saya lihat ketika To Thi Anh menerangkan bahwa “timur” itu lebih menekankan intuisi atau “hati” daripada rasio, maka keterangan itu hanya mungkin berlaku bagi budaya timur, tetapi bukan filsafat timur. Filsafat selalu merupakan aktivitas rasional, di mana maksud “rasional” di sini adalah ia memberikan pengetahuan yang terbuka untuk dikritik dan diperdebatkan. Kita tidak akan bisa berdebat tentang suatu pengetahuan yang intuitif, sebab kebenarannya sudah dijamin secara penuh oleh intuisi masing-masing pihak.

MULTIKULTURALISME; The Unnecessary Evil

(paper yg dulu gw presentasiin di seminar philosophize everything…sapatau ada yg masih pengen ngasi komen)

 

      Saya akan mulai dengan pernyataan yang mungkin akan terasa paradoksal, yaitu bahwa apresiasi umum kita terhadap multikulturalitas justru menuntut kita untuk menolak multikulturalisme. Kalau begitu, ide apa yang harus kita pegang? Jawaban saya simpel, yaitu liberalisme. Jawaban ini saya sadari dapat mengundang dua jenis respon. Yang pertama adalah bukankah ide multikulturalisme itu sendiri hanyalah derivasi dari liberalisme? Dan, respon jenis satunya lagi adalah bukankah multikulturalisme adalah ide yang lahir untuk mengatasi keterbatasan liberalisme dalam memuaskan apresiasi kita terhadap multikulturalitas?

      Perhatikan bahwa kedua respon itu mengeskpresikan pemahaman yang berbeda secara radikal tentang multikulturalisme. Yang pertama melihatnya semata-mata sebagai ekstensi dari logika liberalisme. Sedangkan, yang kedua memandangnya sebagai gagasan yang terpisah dari keseluruhan bangunan konseptual liberalisme. Terhadap mereka yang memegang pemahaman jenis pertama itu, masalah saya hanyalah masalah strategis, yakni bahwa penggunaan istilah “multikulturalisme” justru akan mengaburkan ide yang hendak mereka promosikan, di mana orang dapat mencampuradukkan isinya dengan apa yang dipromosikan oleh multikulturalis jenis kedua. Lebih baik jika mereka, para liberal, cukup menggunakan nama “liberalisme” tanpa perlu embel-embel “multikulturalisme.”

       Bagaimana dengan cara pandang yang kedua tentang multikulturalisme (seterusnya akan saya sebut “multikulturalisme” saja, di mana penganutnya akan saya sebut cukup dengan nama “multikulturalis”) di atas? Untuk memahami betul isinya, kita bisa mulai dengan memeriksa bagaimana klaimnya itu, bahwa ia dapat melindungi multikulturalitas secara lebih baik daripada liberalisme, mungkin dipertahankan.
 

OMONG KOSONG CSR

Keputusan DPR pada 20 Juli lalu untuk memindahkan apa yang disebut corporate social responsibility (CSR) dari ranah “sebaiknya” ke ranah “semestinya” merupakan sebuah indikasi bahwa para wakil rakyat negeri ini, setidaknya untuk sekarang, mungkin sudah tidak kekurangan rasa moral. Tetapi, yang pasti masih defisit adalah kecerdasan. Tujuan yang hendak mereka layani memang dapat diakui mulia, yakni meminimalisir kemiskinan, tetapi cara yang diambil justru akan menjauhkan kita dari realisasi tujuan tersebut.  

            Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama-tama, kita bisa bicara dari level yang paling kasat mata, yaitu pada teknis aplikasi kewajiban CSR yang ditetapkan DPR. Secara komprehensif, problem jenis ini terdiri dari tiga aspek, yakni menyangkut sumber dana dan sasaran CSR, serta kompetensi pelaku redistribusi sosial yang ditunjuk. Meskipun saya melihat ada persoalan yang lebih mendalam daripada problem ini, saya kira ada baiknya bagi kepentingan publik jika saya terlebih dulu menguraikan dengan tuntas persoalan pada level permukaan ini.  

            Ditetapkan dalam UU bahwa dana CSR dimasukkan sebagai bagian dari biaya produksi. Ketetapan ini mungkin diambil untuk memastikan supaya seluruh entrepreneur, tak peduli apakah mereka sedang untung atau rugi, akan membayar untuk CSR. Tetapi, yang sesungguhnya akan membayar untuk CSR akibat aturan tersebut bukanlah para entrepreneur, melainkan para konsumen, sebab harga pasti akan dinaikkan untuk mengakomodir biaya CSR. Sebagian orang mungkin akan keberatan dengan klaim “pasti” itu, karena, pikir mereka, bukankah ada kemungkinan bahwa kompetisi pasar akan menekan para entrepreneur untuk tidak menaikkan harga, tetapi justru mengurangi margin profit mereka?  

            

Paradoks tentang Forma dalam Antagonisme Plato terhadap Seni

         Untuk memahami antagonisme Plato terhadap seni, poin paling pertama yang harus dicatat terlebih dulu adalah bahwa pengertian “seni” bagi Plato berbeda jauh dari pemahaman kita sekarang ini tentangnya. Apa yang diserang oleh Plato, yaitu puisi, musik, dan lukisan, tidaklah ia anggap sebagai “seni.” Justru yang ia akui sebagai seni adalah hal-hal yang dewasa ini tidak akan kita akui sebagai demikian, seperti kedokteran, berkuda, ataupun politik.[1] Alasannya sederhana, bagi Plato, seni (ars) itu selalu mengimplikasikan pengetahuan tentang objek yang dibicarakan atau diacu, dan pengetahuan inilah yang absen pada puisi, musik, ataupun lukisan.[2] Untuk selanjutnya, demi kenyamanan presentasi, ketiga benda itu akan saya rujuk dengan nama “seni” saja, sebagaimana lazimnya mereka dipahami oleh kita pada masa kini, walaupun Plato tidak menyebutnya demikian. 

 

 

Walaupun antagonisme Plato terhadap seni paling eksplisit ia utarakan dalam the Republic, khususnya bab ke-10, benih-benih antagonisme itu sudah dapat ditemukan pada karya sebelumnya, Ion. Di dalam Ion, Plato menunjukkan bagaimana puisi dan musik itu tidak mengandung pengetahuan apapun sebenarnya karena kalau pengetahuan tentang puisi itu memang ada, maka kita seharusnya dapat mengevaluasi seluruh puisi yang ada secara akurat. Hal ini tercermin dari kata-katanya kepada Ion, si “pakar” Homer, berikut in, “No one can fail to see that you speak of Homer without any art or knowledge.  If you were able to speak of him by rules of art, you would have been able to speak of all other poets; for poetry is a whole.”[3] Kalau seni itu bukanlah ekspresi dari suatu pengetahuan, maka apakah seni itu sebetulnya? Jawaban Plato dalam Ion adalah “…all good poets, epic as well as lyric, compose their beautiful poems not by art, but because they are inspired and possessed… they are inspired and possessed; like Bacchic maidens who draw milk and honey from the rivers when they are under the influence of Dionysus but not when they are in their right mind.”[4]  

Dapatkah Kita Keluar dari Utilitarianisme?

Kata-kata Jeremy Bentham berikut ini mungkin sekarang akan terasa sangat angkuh atau bahkan menggelikan, “when a man attempts to combat the principle of utility, it is with reasons drawn, without his being aware of it, from that very principle itself. His arguments, if they prove any thing, prove not that the principle is wrong, but that, according to the applications he supposes to be made of it, it is misapplied,” seiring semakin dominannya sebuah “pendekatan baru” terhadap teori keadilan, yaitu pendekatan kontraktarian, semenjak publikasi a Theory of Justice-nya John Rawls.[1] Memang tidak berarti utilitarianisme sudah lenyap dari diskursus teori keadilan, tetapi ia sekarang hanya menjadi salah satu pilihan, bukan satu-satunya pilihan sebagaimana diyakini Bentham. Akan tetapi, saya melihat bahwa sesungguhnya pernyataan Bentham di atas bukanlah sekedar sebuah ekspresi keyakinan pribadi yang sudah usang. Kelahiran utilitarianisme menandakan suatu paradigm shift perihal keadilan (social morality), di mana saya melihat bahwa imajinasi dan intelektualitas kita yang hidup saat ini tidak dapat lagi menolak paradigma yang baru itu secara serius.[2]

Masalahnya sekarang hanyalah apakah utilitarianisme, pada prinsipnya, adalah konsekuensi yang niscaya dari paradigma yang baru tersebut ataukah hanya salah satu pilihan yang dimungkinkannya?   

 

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN IMPARSIALITAS LIBERALISME

 

1. Intoleransi Liberal?

 

Prinsip “kebebasan berekspresi” merupakan ujian terberat bagi liberalisme di awal abad 21 ini. Para anti-liberal beramai-ramai mengeksploitasi prinsip itu sebagai ‘pintu masuk’ untuk membongkar apa yang mereka yakini sebagai pretensi imparsial dari liberalisme. Kebebasan berekspresi, bagi mereka, hanyalah pembenaran untuk memojokkan atau merendahkan keyakinan fundamental mereka. Mulai dari kasus kartun nabi Muhammad di Denmark hingga kontroversi aturan berbusana di Indonesia, menurut para anti-liberal, adalah contoh-contoh nyata dari ketidakadilan liberalisme.

ONTOLOGI PROBABILITAS

Probabilitas merupakan salah satu konsep yang sering kita gunakan untuk mendeskripsikan realitas di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, aplikasinya tidaklah terbatas hanya pada percakapan keseharian tersebut, namun juga mencakup wilayah konversasi yang lebih serius dan refleksif, yaitu sains. Dengan kata lain, probabilitas acapkali digunakan sebagai perangkat eksplanasi ilmiah. Hal ini seolah-olah dijustifikasi oleh Carl Hempel, salah satu filsuf sains utama pada abad 20, ketika dalam karya monumentalnya, Philosophy of Natural Science, mengakui adanya dua jenis wujud hukum yang berperan di dalam eksplanasi ilmiah, yaitu hukum yang universal (laws of universal form) dan hukum yang probabilistik (laws of probabilistic form).[1]

Tetapi, apakah probabilitas memang pantas untuk menikmati popularitas ini? Problem yang paling kasat mata ada pada kemungkinan suatu klaim probabilistik untuk diuji oleh realitas. “…there can be no doubt, from a purely logical point of view, about the fact that probability statements cannot be falsified,” demikian pengakuan Karl Popper.[2] Kalau begitu, setiap klaim probabilitas sesungguhnya tidaklah memberikan pengetahuan apapun tentang realitas. Hempel sendiri juga menyadari problem itu, tetapi baik dia maupun Popper sama-sama percaya bahwa probabilitas masih dapat diselamatkan, yaitu dengan menyepakati suatu limit dari deviasi empiris atas setiap klaim probabilistik.[3] Problem testability atau, menggunakan terma Popper, falsifiability dari probabilitas memang dapat diatasi pada akhirnya. Namun, saya melihat bahwa problem dengan probabilitas tidaklah berakhir di situ. Ada masalah yang lebih besar, yaitu pada muatan ontologis dari konsep itu. Urusan saya dengan problem ini saya batasi pada konsep probabilitas yang digunakan oleh ilmu-ilmu empiris; yang dipakai untuk mengeksplanasi realitas eksternal, karena di sinilah saya merasa problem itu amat mengganggu. Jadi, saya dalam tulisan ini tidaklah berurusan dengan konsep probabilitas yang dipakai untuk menerangkan realitas internal individu, perihal rasionalitas dan konsistensi dari keyakinan individu (yang seringkali dinamakan “interpretasi subjektif” atas probabilitas, walaupun saya kira penamaan yang diberikan Frank Ramsey lebih tepat, yaitu sebagai the logic of partial belief).[4]